Templates by BIGtheme NET

PERJALANAN PANJANG PENANGANAN POSO

Adriany Badrah-Direktur Celebes Institute

Adriany Badrah-Direktur Celebes Institute

Pasca konflik Poso masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam penanganan Poso secara komprehensif. Bukan saja dalam aspek keamanan, tetapi juga aspek ekonomi-sosial, masalah hukum dan hak-hak keperdataan.

Layaknya daerah pasca konflik, maka perhatian khusus pun diberikan yang berkaitan dengan penanganan keamanan. Mobilisasi pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) yang silih berganti sandi operasi terus dilakukan untuk Poso, sejak pasca konflik komunal terjadi. Bahkan, hingga saat ini operasi keamanan masih terus berjalan.

Demikian dikatakan Direktur Celebes Institute Adriany Badrah kepada Metrosulawesi, Rabu (4/2/2016). Aktivis perempuan itu melihat optimisme dan pesimisme untuk penanganan Poso kerap muncul dari berbagai kalangan. Baik secara individu maupun secara kelembagaan maupun organisasi. Hal tersebut tidak muncul begitu saja tanpa sebab-akibat.

Bahkan kecenderungan masyarakat Poso merasa pesimis apapun yang dilakukan pemerintah untuk menangani Poso, karena tidak dapat memutus mata rantai kekerasan dan teror yang terus terjadi pasca konflik.

“Mari kita lihat perjalanan panjang penanganan Poso yang dilakukan oleh pemerintah, sejak tahun 2005 eskalasi kekerasan meningkat, pemboman, penembakan dan pembunuhan ketika itu kekerasan berlangsung misterius karena aparat keamanan tidak dapat mengungkap motif dan pelaku,” urainya.

Pada saat itu, pemerintah melakukan penanganan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.14 tahun 2005 yang diterbitkan tanggal 12 Oktober 2005. Pada kurun waktu tahun 2006-2007 kebijakan yang dilakukan pemerintah masih bagian dari implementasi Inpres tersebut.

Puncaknya adalah pada 22 Januari 2007 merupakan operasi penangkapan pelaku kekerasan dan teror yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam operasi tersebut menangkap beberapa pelaku.

“Ironisnya pada operasi itu tidak terlepas dari perlakukan aparat keamanan yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Dampak tersisa dari operasi tersebut adalah dampak physikologis dari keluarga korban yang pada akhirnya bukan saja memunculkan rasa trauma, tetapi juga rasa dendam,” tuturnya.

Penanganan yang dilakukan dalam upaya pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku masih terus berlangsung sejak tahun 2007 hingga saat ini (2016). Bibit- bibit dendam pun semakin tumbuh dan pada akhirnya memunculkan nama-nama baru sebagai ikon setelah Basri yaitu Santoso.

“Dari perjalanan panjang penanganan Poso ternyata banyak persoalan yang belum terselesaikan dan operasi-operasi keamanan yang diberlakukan pun melahirkan persoalan-persoalan baru. Pemerintah akan sulit memutus mata rantai kekerasan dan teror jika konsep serta metode penanganan tidak tepat untuk penanganan Poso,” kata mantan aktivis Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) yang lama bergelut di Poso.

Operasi Keamanan

Pada 9 Januari 2016, Operasi Camar Maleo IV telah berakhir. Sejak 26 Januari 2015 diberlakukan operasi dengan Sandi Camar Maleo I,II, III dan IV. Operasi Camar Maleo merupakan operasi yang khusus untuk memburu dan menangkap Santoso beserta kelompok dan jaringannya.

Santoso diburu sejak Oktober 2015. Santoso bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan mengklaim dirinya sebagai komandan Islamic State-ISIS.

Operasi Camar Maleo melibatkan gabungan Brimob Bawah Kendali Operasi Mabes Polri dan Polda Sulawesi Tengah, TNI Kodim 1307 dan Batalyon 714 Sintuwu Maroso Poso.

Informasi yang dihimpun Celebes Institute, untuk jumlah personel operasi Camar Maleo sebanyak 1.700 pasukan, 700 personel dari TNI dan 1.000 personel dari Polri. Ketika operasi Camar Maleo berakhir sebanyak 300 personel dari Polri ditarik dan 700 personel masih ditempatkan di beberapa titik pada wilayah Poso Pesisir (operasi Tinombala).

Selama operasi Camar Maleo IV berakhir, sejumlah nama yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian belum tertangkap. Setelah berakhirnya operasi Camar Maleo, pada 10 Januari 2016 operasi dilanjutkan dengan Sandi operasi Tinombala.

Operasi Tinombala dimulai sejak 10 Januari 2016 dan berakhir pada 10 Maret 2016. Operasi Tinombala diberlakukan untuk pengejaran terhadap Santoso dan kelompoknya. Pasukan dalam operasi ini melibatkan pasukan elit TNI dari Kesatuan Kopasus Marinir, Kostrad dan Raider.

Operasi Tinombala adalah operasi di bawah komando Polda Sulawesi Tengah yang melibatkan sekitar 2.000 personel gabungan Polri-TNI. Dalam operasi Tinombala, Kapolda tidak menyebutkan secara rinci jumlah personel yang terlibat dalam operasi tersebut.

Dampak operasi

Untuk wilayah Poso Kota dan sekitarnya, secara langsung tidak memberikan dampak secara ekonomi dan sosial. Di wilayah Poso Pesisir dan sekitarnya secara langsung berdampak secara ekonomi-sosial. Masyarakat Poso Pesisir dan sekitarnya, sangat merasakan dampak diberlakukannya operasi keamanan karena wilayah konsentrasi operasi di Poso Pesisir dimana sebagian besar mata pencaharian warga Poso Pesisir adalah berkebun.

Secara geografis wilayah Poso Pesisir dikelilingi oleh bukit, gunung yang berhutan dan juga laut. Warga yang beraktivitas dikebun, terkadang harus berhenti atau tidak bekerja karena merasa khawatir dan takut jika sewaktu-waktu terjadi baku tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan aparat keamanan.

Warga yang mengantungkan hidupnya dari hasil kebun tentunya sangat mempengaruhi tingkat pendapatan mereka karena rutinas sehari-hari beraktivitas di kebun tidak lagi berjalan normal. Ada saat warga menghentikan aktivitasnya dan ini berdampak secara ekonomi.

Dampak lainnya adalah dampak sosial karena membuat warga dihantui rasa khawatir, cemas, takut da saling curiga. Walaupun, ditingkat akar rumput, komunitas Islam dan Kristen hingga saat ini tidak terprovokasi terhadap peristiwa kekerasan dan teror yang terjadi.

Justru masyarakat Poso merasa dari sekian tahun (11 tahun penanganan Poso) tidak memberikan dampak yang lebih baik untuk kemajuan Poso. Bahkan Poso dijadikan wilayah industri operasi keamanan & sebagai wilayah latihan perang.

Kritik Terhadap Operasi Keamanan Poso

“Pertanyaannya adalah, jika operasi Tinombala sama halnya dengan hasil operasi Camar Maleo yang belum berhasil menangkap Santoso dan kelompoknya apakah operasi akan diperpanjang?,” urai Adriany Badrah.

Jika operasi keamanan terus diberlakukan di Poso, sambung perempuan yang akrab disapa Adri itu, sampai kapan operasi-operasi keamanan akan berakhir, apakah operasi-operasi yang diberlakukan dapat memutus mata rantai kekerasan dan teror di Poso, apakah ada perhatian khusus terhadap dampak operasi yang dirasakan masyarakat, khususnya warga di Poso Pesisir.
Menurut dia, perlu alternatif penyelesaian dalam penanganan Poso untuk menghentikan dan memutus mata rantai terjadinya kekerasan-teror, tanpa harus dengan cara perang represif serta memobilisasi pasukan secara besar-besaran.

Hal lain adalah diberlakukannya operasi keamanan tentunya berkonsekuensi terhadap penggunaan anggaran untuk membiayai operasi dan anggaran. Anggaran yang digunakan dalam operasi tidak pernah dipublikasikan secara transparan. Misalnya, dari mana saja sumber anggaran serta berapa besar nominal yang diperuntukkan untuk operasi keamanan. Baik pada operasi Camar Maleo dan Operasi Tinombala yang berlangsung saat ini.

Poso adalah daerah pasca konflik dan munculnya sipil kelompok bersenjata tidak dilihat dari persoalan yang berdiri sendiri. Tetapi harus melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan secara tuntas.

Selama ini publik disajikan cerita, berita yang dramatisasi terhadap situasi Poso sebagai ‘trigger’ hadirnya Santoso dan kelompok dan jaringannya kemudian perlu lagi penahanan khusus terhadap Poso, melalui operasi keamanan untuk memburu dan menangkap Santoso beserta pengikutnya.

Sehingga apa yang disajikan ke publik adalah hasil yang diperoleh atas diberlakukannya operasi (kuantitas/jumlah yang tewas dan tertangkap), bukan proses atau dampak akibat diberlakukannya operasi selama 1 tahun untuk menangkap Santoso da kelompoknya.

Ironisnya Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan evaluasi atau mempublikasikan atas dampak-dampak negatif dari diberlakukannya operasi. Sehingga saatnya Pemerintah Daerah, Propinsi dan Kabupaten, anggota DPRD Propinsi dan kabupaten memiliki “sanse of crisis” terhadap dampak operasi keamanan dalam penanganan Poso.

“Permasalahan baru muncul, bukan saja berdampak secara ekonomi-sosial dari diberlakukannya operasi yang waktunya cukup lama, tetapi dampak lainnya dengan menempatkan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) secara besar-besaran dalam waktu berbulan-bulan membuka ruang untuk terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan (dipacari, hamil dan dijanjikan untuk dinikahi yang pada akhirnya ditinggal seiring berakhirnya/ditarik dari penugasan),” urainya.

Seperti yang pernah terjadi ketika penempatan BKO secara besar-besaran dalam waktu lama pada saat operasi pemulihan pasca konflik. Sehingga dianggap perlu untuk meninjau kembali jumlah personel BKO yang saat ini begitu banyak dilibatkan dalam operasi Tinombala.

sumber : Adriany Badrah & MetroSulawesi